IDENTIFIKASI PRILAKU PEMILIH (VOTING BEHAVIOUR) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

22 Mar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat,  oleh rakyat, dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Menurut Prof Dr.H. Zainuddin Ali.MA Pemilihan umum adalah  salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Selepas rezim Orde Baru, Pemilu dengan segera diyakini oleh banyak kalangan di indonesia bahwa pemilihan umum merupakan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Karena demokrasi yang semakin matang akan mengurangi ketidakadilan dan membuat pengorganisasian kehidupan bersama semakin menjamin kebebasan warga Negara dan mendorong terciptanya tatanan yang lebih adil, termasuk pemberantasan KKN[1].

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana  yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Salah satu parameter pemilu yang demokratis adalah dengan adanya komponen pemilih yang semakin plural seiring dengan semakin kompleknya pemilu. Ini artinya pemilih adalah pendukung utama yang sangat penting dalam proses pemilu yang demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat[2]. Setiap pemilih  dalam pemilihan umum tidak akan terlepas dari latar belakang politis maupun sosiologis pada saat itu, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan mereka, inilah yang disebut voting behavior atau prilaku pemilih.

Dinamika prilaku pemilih sangat kompleks dalam setiap pemilihan umum. Apalagi Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu lebih dari lima kali.  hal ini dipengaruhi oleh pergolakan politik dan juga tingkat pendidikan serta tungkat ekonomi pemilih dalam pemilihan umum. Tingkat pendidikan maupun ekonomi Masyarakat Indonesia terbukti dalam beberapa pemilu setelah masa reformasi sangat berpengaruh, inilah yang menimbulkan maraknya praktek menyimpang seperti Money Politic. Yang kemudian sangat menciderai sistem demokrasi yang dibangun oleh bangsa Indonesia agar tercipta good governance.

Sehingga, tujuan dari diadakanya pemilihan umum untuk mewujudkan demokratisasi, mewujudkan hak-hak rakyat dan mewujudkan partisipasi rakyat dalam politik untuk melakukan pendidikan dan pembangunan politik tidak akan pernah  tercapai dengan baik[3].

1.2. Rumusan Masalah

Identifikasi Prilaku Pemilih (voting behaviour) dalam Pemilihan Umum Tahun 1955 dan Pemilihan Umum tahun 1999.

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih luas tentang prilaku pemilih (voting behaviour) dan mengidentifikasi prilaku pemilih dalam Pemilihan umum dalam Pemilihan Umum Tahun 1955 dan Pemilihan Umum tahun 1999.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun hasil dari tulisan ini memberi sumbangsih manfaat, diantaranya:

1.4.1.      Kegunaan Teoritik

  1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum bidang ketatanegaraan.
  2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.

1.4.2.      Kegunaan Praktis

  1. Memberi informasi kepada publik terkait dengan prilaku pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia khususnya tahun  1955 dan pemilu  1999.
  2. Memberi informasi kepada pemerintah sebagai acuan dalam mewujudkan tujuan pemilihan umum dan mewujudkan pendidikan dan pembangunan politik yang merata bagi masyarakat.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perilaku Pemilih (Voting Behavior)

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diekspreikan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat baik ditingkat pusat maupun di daerah. Pemilihan umum juga merupakan salah satu indikator terselenggaranya sebuah pemerintahan dan kehidupan bernegara yang mengklaim sebuah pemerintahan negara yang demokratis[4].

Pemilu sekaligus dipakai oleh pemilih sebagai sarana  untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon wakil rakyat yang mencalonkan diri untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat[5]. Disinilah peran penting kedaulatan rakyat, karena komponen paling utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah terkait dengan pemilih, maka peserta pemilu baik melalui partai politik maupun perorangan berlomba-lomba untuk mengambil simpati para pemilih dalam pemilihan umum.

Banyak hal yang dapat memepengaruhi pemilih dalam General election, diantaranya Keadaan politik, sosial, ekonomi dan pendidikan, hal ini  sangat menentukan prilaku pemilih dalam memberikan suara mereka dalam pemilihan umum.

Untuk itulah ada beberapa identifikasi model prilaku pemilih (Voting Behaviour) dalam menentukan pilihaan dalam pemilihan umum yang sering dipakai oleh para sarjana dalam analisanya, seperti yang diungkapakan Achmad Azis dalam kuliah Hukum Tata Negara,  yaitu [6]:

  1. Sosiologycal Model
  2. Psicologycal model
  1. Ideologycal model
  2. Rasional choice

Pertama, Pendekatan Sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan seseorang seperti, (i) status sosioekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (ii) etnik, bahkan (iii) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir, ataupun pedalaman).

Beberapa hal ini menurut sarjana yang mengusungnya, Lipset (1960), Lazarsfeld (1968) hanya untuk menyebut beberapa nama, mempunyai kaitan kuat dengan perilaku pemilih. Penelitian mengenai perilaku ini dicetuskan oleh sarjana-sarjana ilmu politik dari University of Columbia (Columbia’s School) yang mengkaji perilaku pemilih pada waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1940. Mereka mendapati pola yang mempunyai kaitan erat dengan aspek-aspek tadi. Misalnya, dari segi kelas, kelas bawah dan kelas menengah di AS berkecenderungan mendukung Partai Demokrat, sementara kelas atas menyokong Partai Republik (Lipset 1960:305).

Pendekatan Kedua disebut dengan pendekatan psikologis, yang dikembangkan beberapa sarjana, Campbell et. al. (1960), Jaros & Grant (1974), Rose & McAllister (1990) dan lainnya, dari Michigan University di bawah The Michigan Survey Research Centre. Pendekatan ini (disebut juga Michigan’s School) menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih.

Identifikasi kepartaian (party identification) adalah wujud dari sosialisasi politik tersebut, yang bisa dibina orang tua, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lainnya. Sosialisasi ini berkenaan dengan nilai dan norma yang diturunkan orang tua, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lainnya sebagai bentuk penurunan dan penanaman kepada generasi baru.

Oleh karena itu, pilihan seorang anak atau pemilih pemula yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Bahkan, kecenderungan menguatnya keyakinan terhadap suatu partai akibat sosialisasi ini merupakan impak daripadanya (Campbellet. al. 1960:163). Untuk kasus terhadap anak-anak, menurut Jaros dan Grant (1974:132), identifikasi kepartaian lebih banyak disebabkan pengimitasian sikap dan perilaku anak ke atas sikap dan perilaku orang tuanya.

Hal tersebut terjadi di Inggris, umpamanya, khususnya pada anak-anak kelas pekerja yang melakukan pengimitaasian terhadap pilihan orang tua mereka (Rose & McAllister 1990). Untuk kasus di Indonesia, dalam pemilihan umum di era Orde Baru, kesetiaan anak para pegawai negeri sipil (PNS) dan tentara (ABRI) terhadap Golongan Karya (Golkar)  yang merupakan pemilih pemula, tampak sangat jelas dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok lainnya (Agustino 2003).

Ketiga, model prilaku pemilih berdasarkan kecenderungan ideology, model prilaku pemilih yang dipengaruhi oleh latar belakang ideology yang sama biasanya memepertimbangkan pilihannya pada wakil rakyat atau partai politik  karena adanya keyakinan dan atau agama yang sama. Banyak partai politik yang mengusung latar belakang ideology, seperti Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir setelah masa reformasi. Di Amerika serikat misalnya, penganut agama Kristen Protestan di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Katolik (Lazarsfeld 1968:21-22).

Keempat, pendekatan pilihan rasional yang dipopulerkan oleh Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan lain sebagainya.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan manfaat dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu (Downs 1957:261). Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya (Pappi 1996).

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan pelbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih. Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih.

Pemilu dibayangkan mampu menghadirkan kontestan yang dikenal pemilih. Sebagain besar masyarakat bisa mengenal dan berkomunikasi langsung dengan calon-calon anggota parlemen. Semangatnya adalah mendekatkan calon legislative kepada masyarakat serta mengarahkan masyarakat agar melakukan pilihan berdasarkan perhitungan rasional tentang keuntungan atau kerugian yang bakal diperoleh. Hasilnya adalah harapan mengenai legislative yang legitimate, sehingga mampu melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang berbasis kepentingan masyarakat[7].

Harapan-harapan ini dimungkinkan karena beberapa hal. Menguatnya peran media, semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat semakin rasional di dalam melakukan pilihan-pilihan politik. Pandangan-pandangan politik lama seperti pendekatan Geertz tentang Santri, Priyayi, dan abangan sebagai preferensi pilihan politik tidak mampu memberikan penjelasan perilaku politik masyarakat. Bahwa kepercayaan agama tidak lagi menjadi factor determinan perilaku politik masyarakat. Demikian juga kajian J.Kristiadi mengenai pemilu tahun 1971-1987, yang menghasilkan pandangan bahwa variable panutan menjadi preferensi politik masyarakat perlu dipertimbangkan kembali. Pemilu 2009, sepertinya bergerak dalam keyakinan.

B.  Prilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 1955

Sejak awal kemerdekaan gagasan untuk menyelenggarakan pemilu selalu menjadi program pemerintah. Pada 5 Oktober 1945 sudah dinyatakan untuk segera diadakan pemilu secara nasional dan ketika pada tanggal 16 November 1945 pemerintah megeluarkan maklumat tentang susunan cabinet Sjahriir II, dicantumkan juga pernyataan bahwa tindakan-tindakan demokratis yang lain yang harus segera dilaksanakan adalah menyelenggarakan pemilu.

Namun rencana penyelenggaraan pemilu tersebut tidak lepas dari pro kontra, dalam setiap rancangan Undang-undang Nampak seperti bola pingpong antara parlemen dan pemerintah.  Hal tersebut terjadi  karena banyak yang berpendapat bahwa Pemilu belum perlu, mengingat keadaan masih kacau dan sebagian besar rakyat masih buta huruf, sehingga pemilu akan sia-sia. Pemilu hanya akan menguntungkan golongan tertentu yang karena posisi ekonomi  dan politik nya dapat memegang massa rakyat[8].Apabila pemilu diadakan saat itu, maka anggota-anggota konstituante yang terpilih nanti adalah karena kebodohan dan fanatisme rakyat yang memiliki kesadaran politik  dengan kualitas lebih rendah daripada kualitas anggota DPRS yang ada[9]. Selain itu, kendati dalam pandangan atas keterangan pemerintah PKI menyetujui rencana penyelenggaraan pemilu, namun Pemilu dan golongan kiri diperkirakan akan memboikot pemilu, lasanya, karena parlemen hasil pemilu  tidak akan pernah lahir sebagai  hasil revolusi proletar.

Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang, pro maupun kontra, lahirlah undang-undang pemilu yang pertama yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1953. Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu tahun 1953  pasal 1 ayat 1 diselenggarakan untuk memilih anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hak memilih diberikan kepada seluruh warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Sedangkan dalam pasal 2 Yang tidak diperkenankan memilih adalah mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, dan mereka yang dicabut hak  pilihnya atas putusan pengadilan. Yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap., sedang menjalani hukuman penjara dan yang nyata-nyata terganggu ingatanya. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwasanya anggota ABRI mempunyai hak pilih seperti warga Negara lainya, tetapi pengunaan hak suaranya dimungkinkan dilakukan pada hari lainya (menyusul) apabila pda jadwal yang ditentukan sedang menjalankan tugas operasi atau tugas  biasa ditempat kedudukanya.

Pemilihan Umum sendiri untuk pertama kalinya dilaksanakan setelah dua tahun undang-undang tentang pemilu itu terbit, yakni pada tahun 1955. Pemilu 1955 berlangsung secara fair dan dapat  menghasilkan konstituante dan DPR yang lebih dari 75% anggotanya adalah orang-orang baru. Anggota lama yang duduk di DPRS tanpa melalui pemilihan umum sebagaian besar tidak terpilih lagi, Mohammad Roem menulis bahwa pemilu 1955 sudah dilaksanakan dengan baik, hak pilih dan hak dipilih sebagai hak asasi diakui danm dilaksanakan dengansebebas-bebasnya, dan denga rule of the game yang dihormati oleh semua golongan dan dilindungi oleh penguasa secara adil[10].

Pemilu 1955 tidak terlepas dari pergolakan Politik, Sosial dan Agama. Masuknya ideology islam melalui piagam Jakarta sehingga terdapat pertarungan ideology dengan munculnya Partai Komunis Indonesia yang berpandangan sekuler.  Soekarno muncul dengan kepentingan politik  yang mengatasnamakan nasionalitas.

Pemilu 1955 diikuti oleh 28 partai politik, dengan lima partai terbesar diantaranya, PNI , Masyumi, NU, PKI dan juga PSII. Partai  Nasional Indonesia (PNI) yang diusung oleh Soekarno, memenangkan suara sebanyak 8.434.653 dari 43.104.464 pemilih.

Melihat sejarah diatas menurut penulis, Pemilu 1955 lebih diaktifkan atas mobilisasi. Namun jika kita identifikasi menurut empat identifikasi perilaku pemilih di atas, pemilu 1955 merupakan sociological model, pemilih memilih partai politik berdasarkan sosial. Pemilih yang banyak buta huruf tersebut memilih karena mengikuti kelompok sosial di lingkungan masyarakat tersebut, apalagi saat itu Soekarno masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, masyarakat yang buta huruf belum bisa mengidentifikasi calon wakil mereka berdasarkan rasionalitas, hal ini-pun dikarenakan oleh media masa yang masih sangat terbatas.

Selain itu, melihat pemenang pemilu pada urutan kedua adalah partai Masyumi yang mengusung latar belakang agama, maka dapat diidentifiksi bahwa pemilih memilih partai politik dalam pemilu pertama sejak Indonesia merdeka adalah berdasarkan type Ideological model.

C.  Prilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 1999

Di  bawah tekanan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, presiden Habibi tidak bisa berlama-lama untuk meneruskan masa kepresidenan Soeharto yang seharusnya berakhir pada 2003. Meskipun DPR/MPR dikuasai oleh partai  Golkar,  namun partai yang saat itu masih dipimpin oleh Habibie tidak mau berspekulasi bahwa habibie harus melanjutkan kekuasaan Soeharto yang belum selesai. Tuntunan untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas sudah tidak bisa ditunda lagi, meskipun prosedur formal ketatanegaraan harus tetap diikuti. Kompromi politik Habibie dan kekuatan-kekuatan politik penentangya, akhirnya diformulasi oleh sidang  MPR pada awal November 1998. Dalam kesempatan ini MPR menetapkan TAP MPR No. XIV/1998 yang isinya memerintahkan kepada presiden  untuk menyelengarakan pemilu paling lambat tanggal 7 juni 1999. Presiden Habibie pun menyadari bahwa reformasi politik harus didukung sepenuhnya, sehingga Pemilu 1999 merupakan pemilu transisi menuju demokrasi benar-benar dapat terlaksana dengan damai dan demokratis.

Untuk mendukung reformasi dan demokrasi tersebut, pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan: Perama, mengenai kebebasan pendirian partai politik. Kedua, kebijakan penetralan birokrasi sipil dan militer dalam pemilu. dan ketiga adalah kebijakan mengenai penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Pembebasan pendirian partai politik merupakan konsekuensi atas reformasi politik. Karena partai politik merupakan pilar utama system pemerintahan yang demokratis.

Karena itu pemerintah membiarkan warga Negara untuk mendirikan partai politik, meskipun undang-undang kepartaian belum direvisi. Setelah MPR menghapus penerapan pembatasan partai politik, jumlah partai terus bertambah. Sehingga sampai menjelang pendaftaran peserta Pemilu 1999 jumlah partai yang memenuhi ketentuan undang-undang kepartaian baru mencapai  100. Kebijakan penetralan militer ditandai dengan dijalankanya Agenda Reformasi ABRI, mulai dari pencabutan fungsi sosial dan pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik. Sedang penetralan birokrasi ditandai dengan pencabutan kebijakan monoloyalitas yang digantikan dengan larangan PNS aktif dalam partai politik dan keharusan bersikap netral dalam pemilu.

Pemilih Pemilu dalam  Undang undang Nomor 3 tahun 1999  adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yaitu telah berusia lebih dari 18 tahun atau telah menikah dan tidak sedang dicabut haknya oleh putusan pengadilan atau sedang menjalani masa tahanan. Sedangkan TNI POLRI tidak memiliki hak suara untuk  memilih.

Akhirnya Pemilu 1999 terselenggara dengan damai, yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu tersebut hanya di ikuti oleh partai politik   yang dimenangkan oleh PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang diusung oleh Megawati Soekarno Putri. Namun dalam sidang Istimewa MPR , memilih Abdurrahman Wachid dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Presiden ke-empat Indonesia.

Dengan melihat uraian diatas, menurut penulis Pemilu 1999 tampak berwajah emosional karena pemilu tersebut diselenggarakan merupakan desakan dari berbagai elemen masyarakat. Namun apabila mengidentifikasi menurut kecenderungan pemilih, tidak berbeda jauh dari pemilu orde lama yaitu pemilu 1995, merupakan typical prilaku pemilih yang dilatarbelakangi

BAB III

KESIMPULAN

Dari uraian data serta fakta diatas dapat disimpulkan bahwasanya kecenderungan pemilih dalam memilih partai politik pada pemilu pertama tahun 1995 maupun era reformasi Pemilu 1999 dipengaruhi oleh latar belakang sosial. Namun menurut penulis pemilu 1995 lebih diaktifkan atas mobilisasi sedangkan pada Pemilu 1999 cenderung dipengaruhi desakan emosional dari  berbagai elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fauzan, Muhammad. 2006.  Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Keuangan Daerah antara Pusat dan Daerah.UUI Press. Yogyakarta.

Huda, Ni’matul. 2005. Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Achmad Azis. disampaikan dalam kuliah Hukum Tata Negara  pada Mei 2009. Fakultas hukum.Universitas Trunojoyo

Agung Ali Fahmi. disampaikan dalam kuliah hukum pemilu pada 14 Desember 2010 Fakultas hukum.Universitas Trunojoyo

A.M Mukhtie Fadjar. 2010.Konstitusionalisme Demokrasi. In-TRANS Publishing. Malang.

Imam Hidajat. 2009. Teori-Teori Politik. Setara Press. Malang.

Mahfudh MD. 2009. Politik Hukum.Cetakan ke-3. Rajawali Perss. Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

WEBSITE

http://www.hendria.com/2010/06/pemilu-dan-realitas-masyarakat-kita.html

http://www.sapulidifoundation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6:we-are-volunteers&catid=1:latest-news&Itemid=50


[2]Agung Ali Fahmi. disampaikan dalam kuliah hukum pemilu pada 14 Desember 2010 Fakultas hukum.Universitas Trunojoyo

[3] Imam Hidajat. Teori-Teori Politik. Setara Press. Malang. 2009. Hlm 170

[4] Harjono dalam  A. Mukhtie Fadjar. Konstitusionalisme Demokrasi. In-TRANS Publishing. Malang. 2010. Hlm 113

[5] Supriya dalam dalam  A. Mukhtie Fadjar. Konstitusionalisme Demokrasi. In-TRANS Publishing. Malang. 2010. Hlm 114

[6]Achmad Azis. disampaikan dalam kuliah Hukum Tata Negara  pada Mei 2009. Fakultas hukum.Universitas Trunojoyo

[8] Sukarman dalam Mahfudh MD. Politik Hukum.Cetakan ke-3. Rajawali Perss. Jakarta. Hlm 70

[9] Ibid

[10] Mohammad Roem dalam Mahfudh MD. Politik Hukum.Cetakan ke-3. Rajawali Perss. Jakarta. Hlm 90

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: