Giustizia Divina Law Firm _ PLKH TUN

18 Mar

PERAN DAN FORMATUR PLKH TUN

KELOMPOK JUSTITIA

Gugatan terhadap SK No. 15/UTM/III/2011 tentang Pemberhentian Jordhan Septian sebagai Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura

NO. NAMA NIM PERAN
1. 
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
Nuruz  Zakiyyatul Mufidah
Hendra Rukmana Devis
Mujibul Huda
Fadhilatul Arofah
Nurahman
Afid Eko Prasetyo
Hasan Basri
Fathur Rosi
Randy Hard
Bahrul Anam
Tri Pranata
Subhan Antwo Kaffa
R. Aj. Dewi Qurnia Saptawati
Supriyadi
08011100077
08011100064
08011100084
08011100079
08011100053
08011100068
08011100052
08011100054
08011100051
08011100073
08011100061
08011100082
09011100022
08011100088
Hakim Ketua (Ketua Kelompok)
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Panitera Pengganti, Juru Sumpah
PH Penggugat
PH Penggugat
PH Tergugat
PH Tergugat
PH Tergugat
Saksi Ahli hukum Tata Negara
Saksi
Saksi
Saksi
Saksi

SURAT KUASA PENGGUGAT

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama                    : Jordhan Septians

Agama                  : Kristen Protestan

Pekerjaan              : Mahasiswa

Alamat                  : Jl.Rong Rong No. 09 Surabaya

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama                    : 1. Nurrahman, SH.

2. Afid Eko Prasetyo, SH.

Pekerjaan              : Advokat

Kantor                  : Altruis  Law Firm

Alamat                              : Jl.Raya Trunojoyo No. 18 Bangkalan

Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam perkara gugatan terhadap SK No. 15/UTM/III/2011 tentang Pemberhentian Jordhan Septian sebagai Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura tertanggal 03 Maret 2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara  Surabaya Terhadap  :

Nama                    : Prof. Dr. Ir. Arifin, MS.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan              : Rektor Universitas Negeri Trunojoyo Madura

Alamat                              : Perum. Dosen  No. 15 Telang Kamal Bangkalan

KHUSUS

1-      Untuk itu menerima kuasa membela hak-hak dan mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, melakukan dan menerima segala pembayaran,membuat dan menerima kwintasi pembayaran

2-      Penerima kuasa boleh bertindak dalam hukum terhadap setiap orang dalam segala persoalan yang berhubungan dengan pekara ini, memiliki tempat kediaman hukum (Domisili) menghadap hakim dan pemberi kuasa instasi pemerinta

3-      Penerima kuasa boleh membuat dan menandatangani surat dan melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa,asal tidak dilarang/bertentangan/melanggar undang-undang dan bila perlu penerima kuasa dapat memindah tangankan kekuasaannya itu sebagaian/sepenuhnya kepada orang lain (hak substitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu.

Bangkalan, 15 Maret 2010

PenerimaKuasa 

Nurahman, SH.  Dkk.

Pemberi Kuasa 

Jordhan Septian

GUGATAN

Kepada

Yth. Bapak Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Di Surabaya

Kode Pos 61552

Hal : Gugatan terhadap SK No. 15/UTM/III/2011

Dengan hormat,

Nama                           : Jordhan Septian

Kewarganegaraan       : Indonesia

Pekerjaan                     : Mahasiswa

Alamat                                    : Jl. Rong Rong No. 09 Surabaya

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nurahman, SH. dan  Afid Eko Prasetyo, SH.

Advokat dan Pengacara pada kantor Hukum Altruis Law Firm, berkantor di Jl.Trunojoyo No. 18 Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2011 bertindak dan untuk dan atas nama Jordhan Septiayan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

Nama                           : Prof. Dr. Ir. Arifin, MS.

Kewarganegaraan       : Indonesia

Pekerjaan                     : Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Alamat                                    : Perum. Dosen  No. 15 Telang Kamal Bangkalan

Selanjutnya akan disebut dengan TERGUGAT.

DASAR GUGATAN

  1. Rektor Universitas  Trunojoyo Madura (UTM) Prof. Dr. Ir. Arifin, MS. mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Trunojoyo Madura atas nama  Jordhan Septian, NIM 08.04.3.2.00031.
  2. Surat Keputusan tersebut adalah :

SK No. 15/UTM/III/2011 tertanggal  03 Maret 2011 tentang pemberhentian Jordhan Septian sebagai Mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Trunojoyo Madura.

  1. Bahwa Universitas Trunojoyo Madura sesuai dengan Kepres No. 12 tahun 2001 merupakan Badan Tata Usaha Negara dibidang Pendidikan, sehingga Rektor Universitas Trunojoyo Madura merupakan Pejabata Tata Usaha Negara.
  2. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas  Negeri Trunojoyo Madura (UTM) tersebut, yaitu SK No. 15/UTM/III/2011 tertanggal 03 Maret 2011 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

ALASAN GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar pasal 53 ayat 1 dan ayat  2  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara.

  1. Penggugat menilai SK No. 15/UTM/III/2011 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas  Trunojoyo Madura (UTM) Prof. Dr. Ir. Arifin, MS. Bertentangan dengan Buku  Pedoman Akademik Universitas Trunojoyo Madura tahun 2008 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas  Trunojoyo Madura (UTM) Prof. Dr. Ir. Arifin, MS. Dimana Penggugat tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa Program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura dengan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi Presensi 80% yang diberlakukan oleh Universitas melalui SK DIKTI No. 087/DIKTI/VIII/2010, hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan  buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Trunojoyo Madura dalam Bab IV Huruf F tentang Penghentian Sebagai Mahasiwa.
  2. SK No. 15/UTM/III/2011 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas  Trunojoyo Madura (UTM) Prof. Dr. Ir. Arifin, MS. Sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai mahasiswa
  3. Penggugat masih tercatat sebagai  mahasiswa aktif di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Trunojoyo Madura yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa  (KTM) dengan Nomor Induk Mahasiswa 08.04.3.2.00031 dan Bukti Heer Registrasi  tertanggal 30 Agustus 2010 dan 28 Februari 2011

Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak untuk menuntut ;

  1. Menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dikarenakan penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, karena dengan keluarnya SK tersebut Penggugat tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar padahal telah membayar  Heer Registrasi Sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Penggugat juga harus menghabiskan banyak Waktu dan Biaya untuk mengurus kejelasan statusnya sebagai mahasiswa pada Universitas Trunojoyo Madura, serta menimbulkan perasaan tidak nyaman dan pencemaran nama baik.
  2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, penggugat mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat; dengan alasan agar  perkara ini tidak semakin berlarut-larut mengigat kewajiban penggugat sebagai mahasiswa.
  3. Bahwa karena surat keputusan tergugat telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan demi hukum SK Rektor Universitas  Trunojoyo Madura (UTM) Prof. Dr. Ir. Arifin, MS. yaitu SK No. 15/UTM/III/2011 tertanggal 03 Maret 2011.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan :

  1. Dalam Menyatakan Keputusan Batal demi hukum.

Menyatakan batal atau tidak sah SK tergugat, yaitu SK No. 15/UTM/III/2011 tertanggal 03 Maret 2011. tentang pemberhentian Jordhan Septian  sebagai mahasiswa pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura

II.  Dalam Pokok Perkara .

  1. Menghukum tergugat untuk mencabut kembali SK No. 15/UTM/III/2011 tertanggal 03 Maret 2011 tentang pemberhentian tentang pemberhentian Jordhan Septian  sebagai mahasiswa pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura
  2. Menghukum tergugat untuk membayar uang denda atas kerugian materil dan immateriil dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000.000, 00 ( Tiga Juta Rupiah)
  3. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.00.000,-00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan keputusan ini.
  4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau,

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, memberikan putusan lain yang adil menurut hukum

Hormat kami 

Kuasa Hukum Penggugat,

Nurahman, SH.  Dkk

SURAT KUASA TERGUGAT

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama                    : Prof. Dr. Ir. Arifin, MS.

Agama                  : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan              : Rektor Universitas Negeri Trunojoyo Madura

Alamat                              : Perum. Dosen  No. 15 Telang Kamal Bangkalan

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama                    : 1. Hasan Basri,  SH., MH.

2. Fathur Rosi, SH.

3. Randy Hard, SH.

Pekerjaan              : Advokat

Kantor                  : Giustizia Divina Law Firm

Alamat                              : Jl. Jeruk Purut gg.V No. 59  Surabaya

Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai Tergugat dalam perkara gugatan terhadap SK No. 15/UTM/III/2011 tentang Pemberhentian Jordhan Septian sebagai Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura tertanggal 03 Maret 2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara  Surabaya Terhadap  :

Nama                    : Jordhan Septians

Agama                  : Kristen Protestan

Pekerjaan              : Mahasiswa

Alamat                  : Jl.Rong Rong No. 09 Surabaya

KHUSUS

  1. Untuk itu menerima kuasa membela hak-hak dan mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, melakukan dan menerima segala pembayaran, membuat dan menerima kwintasi pembayaran
  1. Penerima kuasa boleh bertindak dalam hukum terhadap setiap orang dalam segala persoalan yang berhubungan dengan pekara ini,memiliki tempat kediaman hukum (Domisili) menghadap hakim dan pemberi kuasa instasi pemerinta
  1. Penerima kuasa boleh membuat dan menandatangani surat dan melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa,asal tidak dilarang/bertentangan/melanggar undang-undang dan bila perlu penerima kuasa dapat memindah tangankan kekuasaannya itu sebagaian/sepenuhnya kepada orang lain (hak substitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu.

Bangkalan, 16 Maret 2010

PenerimaKuasa 

Hasan Basri, SH., MH.  Dkk.

Pemberi Kuasa 

Prof. Dr. Ir. Arifin, MS.

EKSEPSI

Surabaya, 24 Maret 2011

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Up. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 19/G/2011/PTUN-SBY

Di Surabaya

Perihal : Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Dengan hormat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

  1. 1. Hasan Basri,  SH., MH.
  2. 2. Fathur Rosi, SH.
  3. 3. Randy Hard, SH.

Masing – masing adalah Advokat yang tergabung dalam Giustizia Divina Law Firm yang berkedudukan di  Jl. Jeruk Purut gg.V No. 59  Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2011 bertindak untuk dan atas nama:

Prof. Dr. Ir. Arifin, MS. dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Negeri Trunojoyo Madura yang berkedudukan  di Perum. Dosen  No. 15 Telang Kamal Bangkalan yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai Tergugat

Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap surat gugatan dari Penggugat tertanggal 17 Maret 2011

Obyek Gugatan

  1. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Rektor Universitas Negeri Trunojoyo Madura Nomor: 15/UTM/III/2011 tentang pemberhentian Jordhan Septian sebagai Mahasiswa Universitas Trunojoyo madura yang selanjutnya disebut dengan KTUN  Obyek Sengketa

Dalam Eksepsi

  1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat

KTUN Obyek Sengketa tidak memenuhi unsur yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

  1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa ”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
  1. Bahwa Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan  pasal 10, SK DIKTI No. 087/DIKTI/VIII/2010 yang menjadi dasar yuridis timbulnya KTUN Obyek Sengketa bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan
  1. Bahwa Buku Pedoman Akademik mahasiswa hanyalah berupa buku acuan mahasiswa dalam membantu mempermudah program belajar mahasiswa dan bukan merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Penggugat Tidak Pernah Menggunakan Upaya Banding Administratif

  1. Bahwa secara kelembagaan mahasiswa  berada di bawah naungan Rektor
  2. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat dapat meminta adanya upaya banding administratif ke Rektor yang mana upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat
  3. Bahwa setelah dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa Penggugat justru tidak pernah melakukan upaya banding administratif terhadap penerbitan KTUN Obyek Sengketa
  4. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan upaya banding administratif terlebih dahulu namun langsung mengajukan gugatan TUN kepada Tergugat dan Penggugat malah melakukan delegitimasi proses penyelesaian masalah yang dialami oleh Penggugat

Atas Keberatan Terhadap KTUN Obyek Sengketa Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan – Alasan Yang Layak

  1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh semangat untuk mendorong Budaya disiplin Akademik Mahasiswa
  2. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh semangat untuk merealisasikan visi misi Tergugat dalam mencetak  mahasiswa berkualitas akademik
  3. Bahwa  penerbitan KTUN Obyek Sengketa tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya penemuan Dirjen Dikti di Universitas Trunojoyo Madura terkait dengan penerapan disiplin kehadiran mahasiswa yang masih sangat lemah dan tidak memenuhi standart pendidikan
  4. Bahwa atas adanya penemuan Dirjen Dikti tersebut, maka Dirjen Dikti menerbitkan SK DIKTI No. 087/DIKTI/VIII/2010, yang berisi minimum kehadiran mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar
  5. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka meningkatkan nilai akreditasi Universitas
  6. Bahwa Penggugat tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar secara berturut-turut  selama satu semester
  7. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan keterangan terkait  ketidakhadiranya dalam setiap proses belajar mengajar
  8. Bahwa demi Pendidikan disiplin akademik yang sangat penting bagi mahasisw,a Tergugat memandang perlu  menerbitkan KTUN Obyek Sengketa

Petitum

Dalam Eksepsi

  1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Dalam Permohonan pencabutan  KTUN Obyek Sengketa

  1. Menyatakan Bahwa KTUN Obyek sengketa Bukanlah KTUN  karena tidak memenuhi unsur-unsur KTUN
  2. Menyatakan Permohonan Pencabutan  KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum
  3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan

Dalam Pokok Perkara

  1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
  2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa bukanlah KTUN karena tidak memenuhi unsur-unsur KTUN
  4. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan
  5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya

Hormat kami 

Kuasa Hukum Tergugat,

Hasan Basri, SH., MH.  Dkk

Satu Tanggapan to “Giustizia Divina Law Firm _ PLKH TUN”

  1. zakiyyalovaallah 18 Maret 2011 pada 7:15 am #

    isi posting ini hanyalah fiktif belaka sebagai bahan belajar menyusun berkas beracara Peradilan Tata Usaha Negara
    apabila ada kesamaan nama, alamat dll adalah kesengajaan sebagai proses belajar semata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: