POLITIK HUKUM PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM EKSPLORASI MINYAK DAN GAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004

17 Mar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Era Reformasi membawa dampak yang sangat besar terhadap daerah dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah sangat kuat sehingga menimbulkan  ketimpangan  perekonomian antar daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem sentralistik terhadap sistem desentralisasi menuju otonomi daerah semakin kuat.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada Januari 2001,  semangat para kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan  otonomi daerah sangat kuat. sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan daerah dan pusat, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri.

Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya fisik maupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukanya otonomi daerah. Semangat akan pelaksanaan disentralisasi atau otonomi daerah ini memaksa daerah untuk mandiri, karena pembiayaan maupun pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang pelaksanaan otonomi ini akan sangat berat.

Untuk membawa daerah pada derajat ekonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan  keuangan daerah merupakan parameter utama sebagi tolok ukur suatu daerah bisa dikatakan mampu berotonom dan mandiri. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu bobot paling penting dalam penyelenggaraan otonomi ini, artinya daerah otonom memiliki kewenangan sendiri untuk menggali sumber bagi keuangan daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai  penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sebagaiman diungkapkan Ni’matul Huda, setidaknya ada dua prasyarat yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah. Pertama, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. Kedua, diberikan kekuasaan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan[1]. Dari dua tolok ukur tersebut, prasyarat pertama masih dapat dimiplemaentasikan meskipun tidak sepenuhnya, namun prasyarat kedua tidak diberlakukan dalam sistem otonomi daerah di Indonesia.

Sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 junto pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:

a.       Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.      Hasil pajak daerah

2.      Hasil retribusi daerah

3.      Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.      Lain-lain PAD yang sah

b.      Dana perimbangan

c.       Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana perimbangan sesuai dengan pasal 159 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto pasal 10  Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

a.       Dana Bagi Hasil,

b.      Dana Alokasi Umum; dan

c.       Dana alokasi khusus,

Dana bagi hasil Sebagaimana yang diatur dalam pasal 160  Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam.

Sumber keuangan yang berasal dari dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sangat penting dalam menunjang pendapatan keuangan daerah, mengingat banyaknya potensi yang dimiliki daerah dari sumberdaya alam. Untuk menambah pendapatan keuangan daerah tersebut, daerah tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah maupun  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ataupun lain-lain PAD yang sah namun dana bagi hasil dari dana perimbangan sangat penting dalam mensukseskan penyelenggaraan otonomi daerah, apalagi bagi daerah yang memiliki sumber kekayaan alam seperti Minyak dan Gas.

Menurut Bird, Humes, Shah, Wilson dan Game yang dikutip oleh M.R. Khoirul Muluk,  dana bagi hasil dibanyak negara  menjadi pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah. Terdapat tiga alasan utama dari pentingnya dana bagi hasil bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu menambah sumber pendapatan daerah, untuk memenuhi kebutuyhan yang berlebihan atau pendapatan yang terbatas dari area tertentu, dan untuk meningkatkan program tertentu serta menyelipkan control terhadapnya.[2]

Diantara yang menjadi dana bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 160 ayat 3 huruf d dan e Junto pasal 11 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan penerimaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan oleh wilayah daerah yang bersangkutan.  Sehingga apabila hal ini  dimanfaatkan dengan baik oleh daerah yang bersangkutan tentunya dapat menambah pos-pos pendapatan bagi keuangan daerah.

Indonesia merupakan negara  yang  memiliki banyak potensi sumber daya alam termasuk diantaranya minyak dan gas, di Indonesia timur terdapat kepulauan Madura yang merupakan salah satu pulau yang memiliki potensi pertambangan minyak dan gas yang cukup besar, bahkan potensi Madura terbesar adalah potensi Minyak dan Gas Bumi. Sumber-sumber Minyak dan gas di temukan di Madura dari Barat hingga Timur, sampai saat ini sudah banyak ladang atau sumur yang dieksplorasi dan diekspolitasi menghasilkan Minyak dan gas. Baik dari sumber yang ada di Kabupaten Bangkalan di barat, hingga Sumenep di ujung timur.

Namun dalam pengelolaan pertambangan minyak bumi dan gas, daerah tidak dapat melaksanakan sendiri, dan bukan merupakan wewenang daerah untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33  ayat 3 yaitu:

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengaturan mengenai penguasaan sumber daya alam minyak dan gas tersebut diatur lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 4 yaitu:

1.       Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

2.      Penguasaan oleh negara dan  diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

3.      Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana

Daerah hanya dapat menerima Dana Bagi Hasil dari petambangan minyak maupun gas alam yang ada di wilayahnya sendiri dari pemerintah pusat tanpa bisa  melakukan kebijakan-kebijakan lain, padahal daerah paling berpotensi terhadap berbagai bentuk  dampak yang terjadi dari eksplorasi  Minyak maupun Gas Bumi tersebut.

Pengaturan mengenai pembagian dana bagi hasil antara daerah dan pusat diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Persentase pembagian dana bagi hasil kekayaan alam Minyak dan Gas dijelaskan lebih spesifik dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Namun demikian hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah harus tetap dilaksanakan secara adil, berimbang dan selaras sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18A ayat 2. yang merupakan dasar filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-undang tersebut dengan tujuan utama mengabdi kepada sasaran untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[3]

1.2.RUMUSAN MASALAH

Politik Hukum Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam  Eksplorasi  Minyak dan Gas Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

1.3.TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam  eksplorasi  minyak dan gas menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004.

1.4.MANFAAT PENULISAN

Adapun hasil  penulisan ini memberi sumbangan manfaat, diantaranya:

1.      Kegunaan teoritik

v  Memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum bidang Pemerintahan.

v  Memberikan kontribusi terhadap pengembangan dalam  perimbangan keungan antara pemerintah pusat  dan daerah.

2.      Kegunaan Praktis

v  Memberikan informasi kepada publik terkait implementasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam  eksplorasi  minyak dan gas menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004.

v  Memberikan informasi kepada pemerintah sebagai acuan dan kajian terkait implementasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam  eksplorasi  minyak dan gas menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004.

1.5.TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1.      Politik Hukum

Menurut Mahfudh MD., Politik Hukum adalah “legal policy, atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, Dalam rangka mencapai tujuan Negara”. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang kan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang kan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.[4]

Definisi yang sama juga diungkapkan oleh Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk[5]. Teuku Muhammad Radhi dalam Mahfudh MD. mendifinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun[6].

1.5.2.      Pemerintah Pusat

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004,  Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem otonomi daerah kewenangan pusat dan daerah dirinci dengan jelas untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan. Dintara yang menjadi urusan pusat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

a.         Politik luar negeri

b.        Pertahanan

c.         Keamanan

d.        Yustisi

e.         Moneter dan fiskal nasional

f.         Agama

1.5.3.      Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah adalah Gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pembagian daerah otonom dilakukan dalam dua tingkatan, yakni daerah provinsi dan daerah kabupaten/kotamadya. Daerah provinsi berkedudukn sebagai  daerah otonom dan juda sebagai wilayah administrasi.

Setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki urusan yang dapat dibagi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan tersebut antara lain meliputi pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutasnan dan pariwisata yang secara nyata ada dan benar-benara merupakan potensi daerah. Urusan wajib merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh daerah otonom sebagai bentuk kewajiban untuk memberikan layanan dasar dan menciptakan  standarisasi pelayanan publik di seluruh Indonesia.[7]

1.5.4.      Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Perimbangan keuangan dalam bahasa Belanda disebut “financieele verhouding”. Perimbangan keuangan menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Dr. M. Fauzan  tidak lain adalah memperbesar pendapatan keuangan daerah sehingga lumbung keuangan daerah dapat berisi lebih banyak.

Pada hakekatnya menurut Sarundajang dalam M. fauzan, persoalan pokok dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah adalam pembagian sumber-sumber pendapatan maupun kewenangan pengurusan dan pengelolaannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber-sumber penerimaan atau untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu[8].

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan.

Sedangkan yang dimaksud dana perimbangan adalah:

“Dana Perimbangan adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antar pusat dan daerah merupakan suatu system hubungan keuangan yang bersifat vertical antara pemerintah pusat dan daerah (intergovernmental fiscal relation system ), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hubungan keuangan merupakan sebuah system pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah[9].Pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dilakukan, karena tidak semua wewenang pemerintahan diberikan dan diserahkan kepada pemerintah daerah.

1.5.5.      Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Bagi hasil (Revenue Sharing) mengacu pada dana yang  dipungut atas nama pemerintah daerah dan di transfer kepada pemerintah daerah bersangkutan. Persentase tertentu diberikan kepada daerah yang umumnya ditentukan secara nasional dan dalam beberapa kasus pemerintah daerah dapat meminta persentase tambahan. Rumusan pembagian ini biasanya merupakan hasil dari negosiasi politik dan pemerintahan daerah berupaya untuk memperoleh rumusan yang paling menguntungkan[10] .

1.5.6.      Minyak Bumi Gas Bumi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi pasal 1, dijelaskan

“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”

Sedangkan Gas Bumi adalah

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi”

Minyak bumi dan gas alam adalah campuran kompleks hidrokarbon dan senyawa-senyawa organik lain. Komponen hidrokarbon adalah komponen yang paling banyak terkandung di dalam minyaak bumi dan gas alam. Gas alam terdiri dari alkana suku rendah, yaitu metana, etana, propana, dan butana. Selain alkana juga terdapat berbagai gas lain seperti karbondioksida (CO2) dan hidrogen sulfida (H2S), beberapa sumur gas juga mengandung helium.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas saat ini lebih dari 50% dilakukan diwilayah pesisir laut. Karena sebagian besar cadangan minyak dan gas potensial berada di wilayah laut. Permintaan akan produksi minyak dan gas baik dari dalam maupun luar negeri akan terus meningkat, hal tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan  bagi pengembangan pada sektor minyak dan gas. Industri minyak dan gas dapat mendorong tumbuhnya aneka jenis usaha, besar maupun kecil, seperti transportasi barang dan penumpang, perdagangan, perhotelan, rekayasa. Manufaktur, dan perumahan.

Dampak sosial ekonomi sestor industry dan ketenaga kerjaan akibat kegiatan industry minyak dan gas alam sangat besar. Industri minyak dan gas alam juga dapat dikaitkan dengan perubahan demografi di daerah sekitar industri tersebut. Perubahan ini menyangkut perpindahan penduduk untuk bekerja di industri minyak maupun  industri lainya yang terkait industri tersebut. Pembangunan infrastruktur umum dan pelayanan menjadi meningkat karena kebutuhan masyarakat akan proses transver barang dan jasa yang semakin giat. Pendapatan pemerintah daerah dari industri minyak dan gas alam pun dapat meningkat dan nilai guna tanah dan sumber daya di sekitar industri dapat berubah.[11]

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang dilaksanakan di suatu daerah peka akan dampak yang merugikan terhadap lingkunagn sekitar. Ada dua dampak yang timbul dari proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas baik secara langsung maupun tidak langsung, dampak langsung dan cepat yang bersifat fisik terjadi pada saat konstruksi anjungan serta perpipaan, yaitu pada proses clearing dan pengerukan.dampak tidak langsung dapat diakibatkan oleh kegiatan operasi rutin yang mungkin dapat mem[pengaruhi tingkat produktivitas flora, fauna dan komonitas bentos.[12]

Pengoperasian eksplorasi minyak dan gas pada dasarnya harus tetap menjaga dan melindungi daerah sekitarnya yang peka terhadap dampak kegiatan eksplorasi minyak dan gas tersebut. Misalnya pada eksplorasi minyak dan gas di laut harus tetap menjaga dan melindungi terumbu karang, mangrove, esturi, padang lamun, dan daerah pantai.

1.6.            METHODOLOGI PENELITIAN

1.6.1.      Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adala yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan[13].

1.6.2.      Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam menganalisa perimbangan keuangan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam eksplorasi minyak dan gas menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 adalah  dengan pendekatan Perundang-undangan (Statuta Aproach). Penggunaan  pendekatan ini untuk mempelajari dan menelaah dasar ontologis lahirnya dan landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuann undang-undang[14].

1.6.3.      Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjang oleh data yang akurat dan valid, data tersebut di gali dari sumber-sumber yang berkaitan dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam masalah yang diteliti. Maka data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu :

a.       Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatuf, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa perturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, di antaranya :

o  Undang-Undang dasar 1945

o  Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah

o  Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

o  Undang-undang Nomor. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

b.      Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini [15]. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini beberapa literarur karangan ilmiah, berupa buku-buku teks, APBD, jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang mendukung terhadap analisa penulisan karya ilmiah ini.

c.       Bahan Hukum Tersier

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya[16].

1.7.DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, Muhammad. 2006.  Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Keuangan Daerah antara Pusat dan Daerah.UUI Press. Yogyakarta.

Huda, Ni’matul. 2005. Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT Raja Govindo Persada. Jakarta.

Mahfudh MD. 2009. Politik Hukum di Indonesia.edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Persada Media. Jakarta.

Mukhtasor. 2007. Pencemaran Pesisir Laut. Pradnya Pratama. Jakarta.

Muluk, M.R. Khorul. 2007. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Bayumedia Publishing. Malang.

Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Aatas Hukum. Cet.II. Ghalia Indonesia.Jakarta.

Panglima,Juli Saragih. 2004. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi cetakan kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat.Raja Gofindo Persada. Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2006, Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undamg Dasar 1945

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi


[1] Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 92
[2]M.R.Khorul Muluk, 2007, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing, Malang, hal 84
[3]Ni’matul Huda,  Otonomi Daerah…op cit hal 111
[4] Mahfudh MD. 2009. Politik Hukum di Indonesia.edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.hal 1.
[5]Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Aatas Hukum. Cet.II. Ghalia Indonesia.jakarta. hal. 160
[6] Mahfudh MD., 2009. Politik Hukum……………Opcit
[7] M.R.Khorul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah….op cit hal 141
[8]Muhammad Fauzan, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Keuangan Daerah antara Pusat dan Daerah. UII  Press, Yogyakarta.   hal 16
[9]Juli Panglima Saragih, 2004, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal  85
[10] Khoirul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah….op cit hal 84
[11]Dr. Ir. Mukhtasor, M.Eng, 2007, Pencemaran Pesisir Laut. Pradnya Pratama, Jakarta. Hal 214
[12] ibid
[13] Zainal Asikin Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hal 166.
[14] Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Persada Media, Jakarta, hal 102.
[15] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Gofindo,Persada, Jakarta. Hal 13
[16] ibid

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: