ANGGARAN PENDIDIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN PENDIDIK

17 Mar

Pendidikan berkualitas adalah syarat utama untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing sebuah bangsa. Rendahnya kualitas pendidikan akan berakibat fatal akan  tertinggalnya suatu bangsa dibanding bangsa-bangsa lain. Rendahnya kualitas pendidikan suatu bangsa juga akan menyebabkan bangsa tersebut sering kali diremehkan bangsa lain.

Sementara untuk memperoleh pendidikan berkualitas, tentu dibutuhkan biaya yang besar. Sangat sulit meng-harapkan adanya pendidikan bermutu tanpa biaya yang relatif besar. Dalam hal ini, sesungguhnya bangsa dan negara ini sudah menyadari bahwa pendidikan bermutu tersebut membutuhkan biaya besar.

Sehingga dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat (4) telah diamanatkan (mewajibkan) pemerintah untuk meng-alokasikan anggaran pendidikan mini-mal 20 persen dari APBN dan APBD, di luar gaji guru dan pendidikan ke-dinasan.

Konstitusi ini mengamanatkan bahwa biaya besar pendidikan berkualitas itu adalah kewajiban negara (pemerintah) untuk memenuhinya. Konstitusi juga mengamanatkan bahwa adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan (bermutu). Bermakna, bahwa sesungguhnya adalah kewajiban negara (pemerintah) untuk menyediakan biaya pendidikan bagi rakyatnya, terutama rakyat yang kurang mampu.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka politik hukum dipandang sangat penting sebagai legal policy atau kebijakan  resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Begitu pula Satjipto Rahrdjo, memandang Politik hukum sangat penting karena politik hukum merupakan aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupanya meliputi jawaban atas beberapa pernyataan mendasar, yaitu:

1.      Tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada

2.      Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut

3.      Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui caracara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan

4.      Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu  kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik

Untuk mewujudkan upaya pendidikan bermutu dan merata tersebut, UUD 1945 mengamanatkan adanya politik hukum dalam pendidikan, dalam pasal 31 ayat 3 dikatakan bahwasanya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimananan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Maka sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 3 tersebut serta pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Seperti yang disebutkan diatas bhwasanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu  membutuhkan biaya pendidikan yang relative besar, untuk itu biaya pendidkan harus  diatur secara konstitutional  dan dalam undang-undang pelaksananya.

Alokasi anggaran pendidikan muat dalam Pasal 49 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

1.      Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.       Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Artinya, bahwasanya Anggaran pendidikan tidak boleh kurang dari 20% dalam rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya. Antara lain dengan  penyelenggarakan wajib belajar sembilan tahun dan mulai mengampanyekan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hal tersebut belum terimplementasikan dengan baik dan benar. Wajib belajar sembilan tahun belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai. Begitu pula pendidikan bebas biaya (gratis) belum dilakukan dengan benar. Tampaknya pendidikan gratis itu masih salah kaprah. Seolah olah pendidikan bebas biaya (gratis) itu dimaknai sebagai pendidikan murah, atau tanpa biaya.

Sebagian rakyat kecil memang sudah memperoleh pendidikan bebas biaya (gratis), tapi masih terbatas pada pendidikan tanpa memperhatikan mutu. Dalam hal ini, pemerintah (Depdiknas) tampaknya menjadi sebuah ironi jika masih kehilangan orientasi. Jika keadaan ini terus dilanjutkan (dibiarkan), pastilah rakyat yang memperoleh pendidikan bebas biaya (gratis) itu akan tetap terpinggirkan, tidak punya daya saing memadai.
Kurang tercerahkannya orientasi pemerintah terhadap pendidikan bermutu yang bebas biaya khususnya kepada rakyat tidak mampu, tercermin dalam RAPBN 2008 yang hanya mengalokasikan anggaran pendidikan 10,9 persen. Turun dari APBN 2007 yang sudah mencapai 11,3 persen.

Sebuah ironi, juga terungkap bahwa Depdiknas sendiri tampaknya tidak siap untuk menampung alokasi anggaran yang lebih besar. Departemen yang gedung perkantorannya terlihat mewah hingga lebih mirip pusat perbelanjaan atau mall, Depsiknas terbukti tak mampu menyerap dana triliunan rupiah yang sudah disiapkan. Dapat kita lihat pada tahun 2007 dari total pagu anggaran Rp 44 triliun, yang tak terserap mencapai Rp 4 triliun. Bahkan terdapat ratusan miliar rupiah dana untuk tunjangan sertifikasi guru terpaksa hangus, sehingga harus direalokasikan kembali ke tahun anggaran berikutnya. Hal ini menunjuk-kan ketidakjelasan grand design atau cetak biru (Blue Print) pendidikan nasional.

Barangkali orientasi pendidikan bebas biaya yang seolah dipahami sebagai pendidikan berbiaya murah, ikut memengaruhi pemerintah dalam memaknai pengalokasian anggaran pendidikan. Terlihat dari kebijakan Depdiknas yang hanya mengalokasikan biaya pendidikan sebesar Rp 235.000 per siswa per tahun untuk jenjang SD dan se-derajat. Padahal menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana diutarakan oleh Ade Ir-wan, Manajer Divisi Monitoring Pe-layanan Publik ICW kepada Berita Indonesia, biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa yang terkait langsung dengan kegiatan belajar-mengajar di 10 daerah yang diteliti rata-rata mencapai Rp 1,5 jutaan. Itu berarti, dana bantuan operasional sekolah yang sebesar Rp 235 ribu per siswa per tahun itu amat kecil.

Untuk menyikapi hal ini, kita menyarankan agar peme-rintah lebih membuka diri, mempertajam visi dan mem-perluas jangkauan mengajak dan mendayagunakan semua potensi lembaga pendidikan di negeri ini. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberi pemahaman luas bahwa pendi-dikan bebas biaya (gratis) bukan berarti pendidikan murah atau tanpa biaya. Melainkan pendidikan membutuhkan biaya besar. Namun, untuk memberi kesempatan memperoleh pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat miskin, pemerintah (negara) menanggung biaya besar tersebut.

Jadi, rakyat miskin harus juga diberi kesempatan mem-peroleh pendidikan berkualitas dengan biaya besar yang ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya mem-biayai mereka untuk bersekolah di sekolah-sekolah bermutu, baik sekolah negeri maupun swasta. Dalam hal ini, peme-rintah juga harus mendorong dan mendukung pihak swasta yang mengelola pendidikan bermutu, yang sudah barang tentu (mau tidak mau, mesti) berbiaya relatif besar. Untuk itulah, antara lain, diperlukan anggaran pemerintah yang besar untuk pendidikan.

Namun anggaran pendidikan yang dalam konstitusi dinyatakan murni sebagai biaya pendidikan tersebut nampaknya  terlukai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukkan gaji guru dan dosen sebagai bagian dari pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD, hal tersebut sarat dengan muatan politis. Implikasinya adalah, tidak hanya anggaran pendidikan yang tidak diprioritaskan, anggaran untuk orang miskin dan daerah tertinggal pun bakal diabaikan pemerintah.

Setelah 100 tahun peringatan lahirnya Boedi Oetomo, dunia pendidikan Indonesia justru dirundung duka. putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan gaji pendidik  sebagai bagian dari rezim anggaran pendidikan dalam APBN, dinilai oleh banyak kalangan akan menghambat laju pendidikan.

Akibatnya kini telah terjadi perubahan formulasi secara besar-besaran, dimana apabila gaji pendidik dimasukkan dalam anggaran pendidikan, maka secara drastis persentase anggaran pendidikan akan naik sebesar 7%. Dengan kata lain, anggaran pendidikan terdongkrak menjadi 18% dari total APBN 2007 yang lalu. Tatkala besaran ini telah mendekati angka 20% sebagai kewajiban konstitusi (constitutional obligation), namun dalam kenyataannya belum banyak terjadi perubahan yang signifikan pada lingkungan pendidikan Indonesia.

Tentunya kita juga menyadari bahwasanya carut-marut dunia pendidikan Indonesia bukan sekedar terletak pada anggaran semata. Namun demikian, kita tidak dapat memungkiri bahwa anggaran pendidikan memegang peranan sangat penting dalam memacu peningkatan mutu dan kualitas di bidang pendidikan. Terlebih lagi, bangsa Indonesia masih belum mampu keluar dari permasalahan mendasar yaitu pemenuhan pendidikan tingkat dasar sebagai fundamental rights setiap warga negara yang telah dijamin secara penuh di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: