a Journey of life

29 Mar
Haruskah geliat rindu yang ku simpan
pada getar dawai hati, bening kilau embun dan segaris cahaya pagi
membuatmu mesti berhenti pada sebuah titik yang kau namakan
tepian sebuah perjalanan panjang?
Kegetiran ini, katamu, melelahkan
dan membuatmu
kerap terkulai tanpa daya menggapai asa di lereng langit
yang telah beku dicekam gigil kangen lalu luruh satu-satu
serupa hujan membasahi belantara tak berujung
Memori yang telah kita pahat rapi pada dinding kenangan
adalah rumah tempat kita pulang dan berteduh dari reruntuhan musim,
kisah cinta yang absurd juga wadah atas segala kegagahan kita
untuk tetap bertahan dari bentangan jarak dan waktu
Pada akhirnya, hasrat itu akan kita titipkan bersama pada bentang bianglala
lantas menikmatinya, seraya berucap lirih:
“Jejak itu akan ada disana, dalam keindahan dan kepahitan, dalam kehilangan dan keberadaan,
dalam rindu yang menjelma
menjadi remah-remah berpendar terang yang jatuh sepanjang perjalanan”

mas ingin memiliki adik sepenuhnya,
begitupun adik,
mas ingin adik miliki sepenuhnya
(11 Feb 2011)

IDENTIFIKASI PRILAKU PEMILIH (VOTING BEHAVIOUR) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

22 Mar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat,  oleh rakyat, dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Menurut Prof Dr.H. Zainuddin Ali.MA Pemilihan umum adalah  salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Selepas rezim Orde Baru, Pemilu dengan segera diyakini oleh banyak kalangan di indonesia bahwa pemilihan umum merupakan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Karena demokrasi yang semakin matang akan mengurangi ketidakadilan dan membuat pengorganisasian kehidupan bersama semakin menjamin kebebasan warga Negara dan mendorong terciptanya tatanan yang lebih adil, termasuk pemberantasan KKN[1]. Baca lebih lanjut

hatiku bergetar ,

22 Mar

jika  hatimu bergetar, darahmu  mendididh_ ketika melihat ketidakadilan

maka engkau adalah saudaraku

Giustizia Divina Law Firm _ PLKH TUN

18 Mar

PERAN DAN FORMATUR PLKH TUN

KELOMPOK JUSTITIA

Gugatan terhadap SK No. 15/UTM/III/2011 tentang Pemberhentian Jordhan Septian sebagai Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura

NO. NAMA NIM PERAN
1. 
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
Nuruz  Zakiyyatul Mufidah
Hendra Rukmana Devis
Mujibul Huda
Fadhilatul Arofah
Nurahman
Afid Eko Prasetyo
Hasan Basri
Fathur Rosi
Randy Hard
Bahrul Anam
Tri Pranata
Subhan Antwo Kaffa
R. Aj. Dewi Qurnia Saptawati
Supriyadi
08011100077
08011100064
08011100084
08011100079
08011100053
08011100068
08011100052
08011100054
08011100051
08011100073
08011100061
08011100082
09011100022
08011100088
Hakim Ketua (Ketua Kelompok)
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Panitera Pengganti, Juru Sumpah
PH Penggugat
PH Penggugat
PH Tergugat
PH Tergugat
PH Tergugat
Saksi Ahli hukum Tata Negara
Saksi
Saksi
Saksi
Saksi

Baca lebih lanjut

Komunitas Peradilan Semu Kepakan Sayap Genggam Asa

17 Mar

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KASUS PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE) DI BAGKALAN

17 Mar

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Proses Kebijakan Publik

Pembangunan  Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan ternyata dibangun tidak berdasarkan surat izin pembangunan dari instansi terkait.   Namun pembangunan tersebut tetap dilanjutkan meskipun tanpa dasar ijin izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lingkungan (HO), Pembangunan Stasiun Bulk LPG ini hanya berdasarkan pada Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalan.

Baca lebih lanjut

ANGGARAN PENDIDIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN PENDIDIK

17 Mar

Pendidikan berkualitas adalah syarat utama untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing sebuah bangsa. Rendahnya kualitas pendidikan akan berakibat fatal akan  tertinggalnya suatu bangsa dibanding bangsa-bangsa lain. Rendahnya kualitas pendidikan suatu bangsa juga akan menyebabkan bangsa tersebut sering kali diremehkan bangsa lain.

Sementara untuk memperoleh pendidikan berkualitas, tentu dibutuhkan biaya yang besar. Sangat sulit meng-harapkan adanya pendidikan bermutu tanpa biaya yang relatif besar. Dalam hal ini, sesungguhnya bangsa dan negara ini sudah menyadari bahwa pendidikan bermutu tersebut membutuhkan biaya besar.

Sehingga dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat (4) telah diamanatkan (mewajibkan) pemerintah untuk meng-alokasikan anggaran pendidikan mini-mal 20 persen dari APBN dan APBD, di luar gaji guru dan pendidikan ke-dinasan. Baca lebih lanjut