ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KASUS PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE) DI BAGKALAN

17 Mar

This slideshow requires JavaScript.

Proses Kebijakan Publik

Pembangunan  Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan ternyata dibangun tidak berdasarkan surat izin pembangunan dari instansi terkait.   Namun pembangunan tersebut tetap dilanjutkan meskipun tanpa dasar ijin izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lingkungan (HO), Pembangunan Stasiun Bulk LPG ini hanya berdasarkan pada Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalan.

Masyarakat  pun tidak sepakat dengan pembangunan tersebut, beberapa waktu lalu warga sekitar mengeluh dan menolak adanya pembangunan dari PT. Mega Utama Indah yang illegal tanpa ada surat izin tersebut, masyarakat sekitar merasa terganggu dengan adanya puluhan truk  yang mengangkut bahan urukan keluar masuk lokasi, apalagi pembangunan tersebut dibangun di sekitar lokasi pemukiman warga.

Namun demikian, tidak ada sikap tegas dari pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait dengan pembangunan illegal tanpa izin tersebut,  Pemkab Bangkalan terkesan tidak mau pusing menanggapi hal tersebut meskipun sudah menimbulkan penolakan  warga sekitar, tidak tinggal diam DPRD Bangkalan  melalui pimpinannya telah mengirimkan surat tertulis ke Pemkab Bangkalan agar pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan ini segera dihentikan karena tidak ada izin yang sah serta menimbulkan keresahan dalam masyarakat sekitar.

Ironisnya, hingga saat berita ini ditulis oleh beberapa media massa tidak ada jawaban  pihak Pemkab Bangkalan untuk segera mengeksekusi pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan.

Hal ini tentu menegaskan pelayanan publik di kota Bangkalan  yang tidak mengacu kepada kepentingan publik, Pemerintah kabupaten yang semestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik lebih tanggap terhadap kebutuhan  masyarakat, apalagi Stasiun pengisian Bulk Elpiji ini berada di pemukiman penduduk serta di wilayah pantai, sehingga kemudian jika pembangunan ini berlanjut akan sangat menggaggu ekositem bawah laut yang dapat mengancam pada mata pencaharian penduduk sekitar. lebih parah lagi adalah jika pembangunan ini tidak melewati uji AMDAL, dampak terhadap pencemaran lingkungan akan sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Bahkan dikhawatirkan oleh warga sekitar adalah keamanan dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji tersebut.

Semestinya DPRD dan Pemerintah Kabupaten sebagai aktor pembuatan kebijakan serta dinas perijinan terkait dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di wilayah administratif mereka, tidak kemudian menunggu kasus tersebut muncul, dimuat oleh media massa dan menimbulkan penolakan warga sekitar baru kemudian DPRD merasa kebakaran Jenggot.

Sistem pengendalian Pemerintahan Kabupaten Bangkalan  terhadap berbagai usaha industri khususnya dapat lebih dioptimalkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten, dengan demikian apabila terdapat pelanggaran maka dapat  diberikan sanksi baik secara administratif, pidana maupun perdata.

Terjadinya kasus ini tidak semata-mata karena kesalahan dari pihak PT. Mega Utama Indah. Mengapa kemudian PT. Mega Utama Indah nekat tidak memproses ijin pembangunan untuk Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), bukan rahasia lagi jika proses penerbitan ijin di Indonesia sangat lama, rumit dan berbelit-belit belum lagi ditambah dengan biaya yang sangat mahal, jika kemudian hal ini diantisipasi dengan kebijakan publik yang baik dalam usaha mewujudkan good governance di bidang administrasi perijinan, tentu kasus-kasus seperti ini dapat diantisipasi dengan baik. PT atau badan usaha apapun tidak  akan segan untuk mengurus ijin pendirian industri atau usaha apapun jika pelayanan publik dalam hal ini dalam penerbitan ijin yang diberikan secara akuntabel, transparan dan dengan waktu yang singkat.

Dunia usaha menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan pasti. Pemerintah perlu menyusun standart pelayanan bagi setiap dinas yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dinas yang mengeluarkan perizinan bagi pelaku bisnis. Perizinan berbagai sektor usaha harus didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus perizinan. Deregulasi dan debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat.

Fungsi pengawasan DPRD

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pasal 1 ayat 2 dan  ayat 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerntahan Daerah yaitu:

“ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”

Pemerintahan daerah sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah adalah

  1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh  Pemerintah Daerah dan DPRD
  2. Menurut ‘asas otonomi’ dan ‘tugas pembantuan’
  3. Dijalankan dengan prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam konteks NKRI

Artinya, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah. Maka untuk itu Fungsi DPRD dalam Pasal 41 Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya  sebagai Legislating dan Budgeting, yang tidak kalah penting adalah fungsi Controling  atau pengawasan. Dalam menjalankan Salah satu fungsi DPRD yang sentral adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah.

Jika kemudian pimpinan DPRD Bangkalan memberikan surat tertulis kepada pemerintah kabupaten Bangkalan dalam kasus Pembangunan  Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan  adalah merupakan salah satu tugas DPRD dalam menjalankan fungsi  pengawasan yang dimiliki oleh unsur pemerintahan daerah tersebut dalam mengkontrol kebijakan-kebijakan publik yang diterbitkan oleh PEMKAB Kabupaten Bangkalan dalam hal ini adalah kasus ilegal pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang tidak berdasarkan ijin dan terkesan luput dari pengawasan PEMKAB Bangkalan..

Pemerintahan Daerah dapat merumuskan peraturan Daerah dibidang  pembangunan Industri, maka untuk itu Kepala Daerah dan DPRD harus bersinergi untuk melahirkan suatu konsep peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga pada tataran implementasinya dapat terlaksana dengan baik, Kepala Daerah sebagai penanggungjawab dan pembuat keputusan, serta DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan kedua lembaga pemerintahan daerah tersebut dapat bersama-sama melakukan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindakan Eksekutif

Hal yang dapat dilakukan Pemerintah kota  Bagkalan mengenai  kasus Pembangunan  Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan, menurut saya salah satu kebijakan yang bijaksana agar kemudian juga dapat menambah post-post pendapatan keuangan daerah adalah dengan Memberikan tenggang waktu yang ditentukan kepada PT. Mega Utama Indah untuk menyelesaikan ijin baik ijin membangun bangunan, AMDAL maupun Ijin Lingkungan (HO), menyelesaikan syarat-syarat  dan prosedur izin, dengan demikian Pemerintah daerah Bangkalan tidak akan kehilangan sumber baru untuk menambah pendapatan keuangan derah yang kemudian sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah, namun demikian jika  PT. Mega Utama Indah tidak juga memiliki itikad baik atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan tidak direspoin dengan baik  oleh PT. Mega Utama Indah maka Pemkab bangkalan dapat melakukan tindakan represif sebagai pilihan terakhir yakni eksekusi lahan yang menjadi lokasi Pembangunan  Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan.

Semestinya Melalui kasus Pembangunan  Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan ini menjadi cermin besar pemerinah kabupaten bangkalan dalam setiap kebijakan publik yang akan diterbitkan khususnya terkait pelayanan dibidang perijinan, tidak serta merta pemerintah daerah Bangkalan menyalahkan pembangunan ilegal yang di lakukan oleh PT. Mega Utama Indah di Jalan Anggrek Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan dalam Pembangunan  Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Pelayanan publik dibidang perijinan harus ditingkatkan dan lebih diarahkan pada kepentingan publik, setiap pembangunan daerah ataupun industri oleh investor harus melalui tahapan dan prosedur ijin baik Amdal, Ijin Bangunan dll, sehingga kemudian tidak menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar.

Selain itu juga yang kemudian menjadi tugas besar pemerintah kabupaten Bangkalan dari kasus  ini adalah terkait dengan prosedur penerbitan ijin usaha, sudah menjadi rahasia umum jika proses penerbitan ijin di Indonesia khususnya di Kabupaten Bangkalan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal, pelayanan publik di bidang perijinan harus benar-benar di reformasi, proses penerbitan ijin tidak perlu rumit, cepat dan biaya yang transparan. Dapat menggunakan sistem perijinan terpadu atau sistem perijinan satu atap.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan, pembinaan dna pengembangan bidang usaha industri secara seimbang terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri secara seimbang pada setiap tahap perkembangan industri. Tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan dibidang industri pada dasarnya berada pada pemerintah. Pengaturan dan pembinaan dibidang industri dilakukan dengan memperhatikan upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dann kelesarian sumber daya alam. Upaya perlindungan dan kemudahan dibentuk melalui izin usaha industri atau disingkat IUI. Dimana setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh IUI. Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri secara seimbang pada setiap tahap perkembangan industri. Tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan dibidang industri pada dasarnya berada pada pemerintah. Pengaturan dan pembinaan dibidang industri dilakukan dengan memperhatikan upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelesarian sumber daya alam. Upaya perlindungan dan kemudahan dibentuk melalui izin usaha industri atau disingkat IUI. Dimana setiap pendirian perusahaan industry wajib memperoleh IUI.

Pemerintah kabupaten bangkalan  selaku instansi yang berwenang memberikan IUI dan dalam peranannya dalam dunia usaha di sektor industri seharusnya sangat mendukung pengembangan potensi daerah karena hal ini  merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu maka peranan usaha industri dipandang perlu memberikan kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha sebagai alat pembinaan bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan. Juga termasuk dalam salah satu bentuk pelayanan publik / public service.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, Pelayanan Public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan public yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukkan terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1995, dalam memberikan pelayanan publikpemerintah harus memperhatikan:

  1. Kesederhanaan prosedur atau tata cara pelayanan umum
  2. Kejelasan dan kepastian tentang cara, rincian biaya layanan, jadwal waktu penyelesaian layanan atau pejabat yang berwenang
  3. Keamanan
  4. Keterbukaan
  5. Efisien
  6. Ekonomis
  7. Keadilan
  8. Ketepatan waktu

Peran DPRD

DPRD dengan salah satu fungsinya dalam pengawasan terhadap kinerja eksekutif daerah, maka DPRD dapat memaksimalkan fungsinya tersebut, sehingga DPRD berperan aktif dalam penyelenggarakan pemerintahn daerah. Jika kemudian pengawasan DPRD dapat ditegakan, maka pemerintahan kabupaten tidak akan seenaknya sendiri dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Salah satu Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah meminta laporan dan  pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga jika pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten bangkalan melakukan kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan DPRD dapat meminta laporan serta pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Struktur kelembagaan memang tidak sekompleks pemerintah daerah, diperlukan staf ahli yang memiliki kemampuan ilmiah, teoritis dan praktis dalam mengawal pembangunan sehingga peran lembaga DPRD lebih fokus dan professional, setidaknya dapat meminimalisir peran lembaga yang lebih bersifat politis yang sarat dengan kepentingan golongan. Seiring dengan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, harus terjalin keserasian hubungan antara semua elemen masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPRD. Artinya DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Intinya harus ada koordinasi dan check and balances antara pemerintah kabupaten dan DPRD sehingga tercipta keseimbangan antar lembaga kekuasaan di tingkat daerah.

PT Mega Indah Utama

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan penanaman Modal Di Daerah bahwa
Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Kemudian pada pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, bahwa Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: Kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif serta efisien.

Ketentuan pasal ini sesungguhnya memberikan rasa aman bagi para investor untuk untuk menanamkan modalnya di Daerah. Landasan ini perlu dipahami oleh pejabat pemerintahan di daerah terutama kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Saat ini masih ada suatu daerah di Indonesia yang alergi dengan kedatangan para pengusaha untuk mananamkan modalnya di Daerah melalui suatu bentuk usaha. Konsep pemikiran seperti ini perlu dirubah dengan membentuk manajemen pemerintahan yang akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga melahirkan kepastian hukum dalam sistem pelayanan publik yang baik bagi penanam modal di Daerah.
Kemudian pada pasal 3 Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemberian insentif dapat berbentuk Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah. Kemudian Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah. Lalu pemberian dana stimulan dan/atau Pemberian bantuan modal.

Praktek-praktek pemerintahan saat ini banyak memberikan permasalahan pada proses pemberian izin sehingga para pengusaha merasa tertekan oleh karena adanya tekanan-tekanan politik dan kepentingan sehingga yang terjadi adalah proses izin yang dimaksud berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian pada pasal enam, disebutkan bahwa pemerintah daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerahnya.

Tidak hanya sampai disitu proses penerbitan ijin memang banyak menimbulkan masalah, jika kemudian karena masalah proses penerbitan ijin yang demikin sulit rumit lama dan mahal belum lagi konsekuensi setelah pebangunan, maka lebih baik PT. Mega Indah Utama mendirikan industri di daerah yang lebih banyak memberikan keuntungan ekonomis dan kepastian hukum.

Jika sesuai dengan peraturan pemerintah diatas, pemerintah kabupaten sama sekali tidak memberikan kemudahan fasilitas bagi investor dalam mendirikan pembangunan industri di Bangkalan  maka PT. Mega Indah Utama lebih baik untuk berpindah tempat pada wilayah yang lebih menjanjikan,

Pemerintah kabupaten jika tidak pandai dalam menarik investor apalagi mempersulit setiap proses pendirian ijin maka dapat dipastikan dalam jangka waktu kedepan tidak ada investor yang akan masuk kedaerah tersebut.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: